Home > Trend > Hoax dan Kebencian sudah menjadi Industri

Hoax dan Kebencian sudah menjadi Industri

Medio Desember yang lalu beredar informasi berjudul “Ini Daftar Kesalahan Ahok Yang Dilindungi Rezim Bobrok” di dunia maya. Informasi ini bersumber dari materi yang di-posting page Facebook atas nama Habib Muhammad Rizieq Shihab, Lc, MA, DPMSS (@habibrizieqcom).

Dalam salah satu daftar itu disebutkan bahwa Gubenur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah menggusur Masjid Amir Hamzah, Taman Ismail Marzuki (TIM).

Informasi bahwa Ahok telah menggusur Masjid Amir Hamzah pada 2013 jelas hoax. Pembongkaran masjid yang diresmikan pada 28 Januari 1977 itu adalah keputusan yang diambil bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan stakeholder TIM terutama civitas akademi (Institut Kesenian Jakarta) IKJ untuk pengembangan gedung IKJ.

Alih-alih fakta yang mencuat, justru hoax yang disambut dan dibagikan oleh sebagian netizen. Dan hoax tentang Masjid Amir Hamzah ini disebarkan secara massif dan berkala.  Mungkin si penyebar hoax berharap agar informasi yang sarat kebencian itu terinternalisasi dan menjadi satu kebenaran.

Mengapa ada banyak hoax kini tampak mudah ditemukan? Apa motif penyebaran hoax, politik atau yang lain? Dan mengapa pula banyak netizen yang seolah tidak bisa memilah antara berita dan hoax padahal gelar dan jabatannya mentereng?

Berikut wawancara Madina Online dengan anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2015-2018 Hikmat Darmawan. Perbincangan dengan pengamat budaya pop dan mantan aktivis rohis itu dilakukan via telepon pada pada Selasa (27/12).

Hoax saat ini mudah sekali ditemukan. Salah satunya, misalnya, terkait peristiwa pembongkaran Masjid Amir Hamzah. Sejumlah media tidak kredibel memberitakan bahwa pembongkaran masjid itu karena sentimen anti Islam yang ditunjukkan Ahok. Parahnya, tidak sedikit yang percaya dengan berita bohong itu…

Sekarang hoax dan kebencian sudah menjadi industri. Peristiwa apa pun bisa dieksploitasi, bukan hanya untuk kepentingan politik, tapi juga untuk kepentingan ekonomi.

Untuk kepentingan ekonomi, misalnya, si produsen pseudo berita atau hoax itu mendapat keuntungan pribadi dengan banyaknya pseudo berita yang di-share. Atau si produsen pseudo berita itu adalah orang yang dibayar untuk membuat situasi sosial menjadi resah. Itu kan salah satu cara gampang mencari duit sekarang.

Antara motif politik dan motif ekonomi, mana motif yang lebih dominan dari produksi dan penyebaran hoax?

Memang merebaknya berita-berita kebencian atau hoax seperti sekarang ini agak-agak mirip dengan masa ketika kebangkitan politik rezim fasis di Jerman maupun di Jepang sebelum Perang Dunia II. Saya setuju itu.

Tapi saat ini saya melihat yang lebih dominan adalah aspek ekonominya. Sebab industri kebencian ini bisa pakai isu apa saja. Kasus Masjid Amir Hamzah hanya kebetulan saja. Dengan kata lain, problemnya lebih pada industri kebencian, tidak melulu urusan politik.

TIM sendiri gampang menjadi sasaran empuk bahan fitnah. TIM sebagai tempat berkumpulnya para seniman rentan dituduh sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang dianggap anti Islam dan sebagainya. Emosi masyarakat gampang sekali tersulut dengan isu yang mempertentangkan antara seni dan agama.

Industri kebencian atau hoax ini tentu gampang memilih TIM sebagai sasaran tembak. Jangankan TIM, Sari Roti pun menjadi sasaran tembak. Roti apa salahnya coba? Kenapa roti itu dibeli tapi lalu diinjak-injak?

Hoax yang terbaru tentang mata uang kita yang baru yang memuat wajah sejumlah pahlawan. Bukan hanya tidak salah, para pahlawan yang sudah membaktikan hidupnya untuk negara itu pun menjadi sasaran kebencian. Rectoverso juga difitnah macam-macam. Rectoverso yang sudah ada sejak dulu difitnah sebagai logo palu-arit. Ampun, deh. Kalau itu semua sudah menjadi bahan untuk hoax, apalagi tempatnya para seniman.

Kalau hoax atau kebencian sudah menjadi industri, lalu siapa pasarnya?

Mereka yang kebenciannya sudah terinternalisasi. Artinya, orang itu sudah sekian lama didoktrin dengan kebencian. Kedua, mereka yang menjadikan kebencian sebagai mata pencaharian.

Apakah klarifikasi yang dibuat, misalnya oleh unit pengelola TIM, untuk mematahkan hoax tentang pembongkaran Masjid Amir Hamzah sudah cukup efektif?

Yang sekarang ini menjadi problem bagi mereka yang punya perhatian terhadap sosial media adalah laju percepatan penyebaran hoax  itu jauh lebih cepat dari klarifikasinya. Karena itu, kadang-kadang saya merasa sia-sia juga melakukan klarifikasi untuk setiap hoax.

Coba kita bayangkan, UP TIM itu sehari-hari pekerjaannya banyak. Harus membangun gedung ini-itu, harus mengelola hal ini-itu, harus melewati masa transisi birokrasi dan keuangan dari badan pengelola TIM. Belum lagi urusan harian bagaimana menciptkan ruang publik. Lalu tiba-tiba seperti ada kewajiban yang dibebankan kepada mereka untuk membikin klarifikasi dengan bahasa yang jernih.

Padahal klarifikasi dengan bahasa yang jernih sekalipun sebenarnya tidak menjamin bisa me-clear-kan hoax itu. Dan tidak ada jaminan juga bagi orang yang percaya hoax itu bisa berubah. Akhirnya, saya merasa percuma juga ya meng-counter dengan fakta. Toh tidak ada jaminan seperti yang saya sebut tadi.

Anda tidak sedang putus asa, kan?

Tidak, hanya mencari jalan lain saja. Lagian, putus asa dengan kebodohan orang lain, ya enggak apa-apa. (tertawa).

Maksud saya ada hal-hal yang kita tidak perlu repot lagi dengan pandangan orang lain. Ya sudah fiks bahwa ada sebagian orang tidak mau terima dengan informasi sebenarnya yang diberikan kepadanya.

Benar kata Buya Syafii bahwa energi bangsa habis karena hoax. Saya juga merasa itu benar. Coba bayangkan, kalau Sari Roti, gambar pahlwan di mata uang kita, dan rectoverso menjadi isu yang berlapis-lapis dan ramai, kapan kita bisa melakukan pekerjaan kita. Bangsa ini punya banyak pekerjaan besar yang belum dilakukan, lho.

Akhirnya, saya berpikir bagaimana kalau sebaiknya kita balik saja bekerja pada kerjaan kita masing-masing. Tunggu saja ada hoax baru, nanti orang juga lupa dengan hoax yang lama. (tertawa).

Apa semua jenis hoax tak masalah untuk diabaikan? Atau ada hoaxhoax tertentu yang perlu direspons?

Pasti ada hoax yang harus direspons. Sebab hukum medianya ketika hoax disebarluaskan, ia diharapkan menyentuh sisi emosi pembacanya. Dan marketing emosi itu lebih cepat diterima dan sampai. Makanya titik bakarnya dapat meluas dengan lebih cepat. Nah, hoax­hoax yang menyangkut kelompok minoritas dan berpotensi menyebabkan intoleransi itu perlu direspons.

Tapi kan ada hoax­hoax yang tidak perlu direspons serius. Memang belakangan ini ada task force yang meng-counter hoax dengan fakta. Ada banyak orang juga yang tertarik membangun komunitas anti hoax. Tapi hukum sosial medianya, klarifikasi atas satu hoax itu pasti kalah cepat.

Jadi, lakukanlah klarifikasi tapi jangan berekspektasi bahwa klarifikasi yang sudah dibuat itu akan di-share sama banyaknya dengan hoax yang beredar. Atau berekspetasi orang yang sudah benci, lantas berubah.

Memang sudah ada preseden ketika hoax mendorong terjadinya kekerasan?

Ada satu peristiwa penembakan yang terjadi di salah satu restoran pizza di Amerika (AS; red) karena hoax. Dalam hoax itu dikatakan bahwa restoran pizza itu adalah pusat peredaran perbudakan seks anak di bawah komando Hillary Clinton. Ini hoax-nya keterlaluan, kan.

Tapi ada orang yang actually melakukan penembakan di tempat itu karena emosi. Orang itu (Edgar Maddison Welch; red) sudah ditahan dan untungnya tidak ada korban jiwa karena aksi penembakan itu. Orang itu mengaku bersalah karena tidak bisa meng-handle situasi, tapi dia merasa bahwa berita itu tidak salah. Artinya dia tidak mau bilang bahwa berita itu bukan hoax.

Bayangin! Padahal kalau kita berpendidikan dan cara berpikir kita tidak emosional, kita pasti bertanya-tanya, “Masa iya Hillary Clinton segitunya: jadi madam yang memimpin sebuah lingkaran perdagangan seks anak di sebuah restoran pizza?” Saya bikin cerita komik dengan premis ini saja mungkin tidak lolos. (tertawa)

Tapi kan ada sebagian orang yang percaya hoax. Ya, mungkin karena dia sejak awal sudah benci, makanya langsung emosi. Menurut saya, orang-orang seperti ini langsung ditangkap saja. Jangan dibiarkan.

Apa yang bisa dilakukan agar hoax yang tersebar tidak mendorong terjadinya kekerasan?

Merebaknya hoax sudah menjadi persoalan mendasar. Tapi itu tidak bisa ditangani isu per isu. Agak susah misalnya, menyatakan kepada orang-orang yang percaya bahwa Masjid Amir Hamzah digusur karena kebencian terhadap Islam itu adalah hoax.

Tapi ketika terjadi aksi kekerasan atau ada demonstrasi yang tidak terkendali masuk ke TIM, polisi harus menangani hal itu. Saya akan mendorong agar mereka yang menyebarluaskan hoax itu langsung ditangkap.

Menurut saya, sekarang ini kita dingin-dingin saja. Begitu di Facebook kita melihat ada yang menyebarkan hoax, langsung laporkan ke polisi saja. Jadi, task force-nya menurut saya tidak cuma yang bertugas mengklarifikasi hoax, tapi ada juga yang bertugas melaporkan penyebar hoax ke polisi. Sekarang mending tegas-tegasan begitu saja.

Tapi yang melaporkan ini jangan diserahkan kepada korban-korban hoax, seperti manajer Sari Roti, atau Direktur Bank Indonesia, atau Kepala UP TIM, atau saya sebagai anggota Dewan Kesenian Jakarta. Kalau task force meminta kami menjadi saksi korban dalam laporan ke polisi, pasti dibantu. Tapi jangan jadikan pihak yang menjadi korban hoax malah disuruh melaporkan ke polisi.

Apa pendekatan hukum cukup efektif menahan percepatan laju hoax?

Yang bersifat jangka panjang adalah edukasi tentang cara berpikir kategori; bisa membedakan mana fakta mana hoax. Sebab masalah sekarang ini sebenarnya adalah industri kebencian dengan hoax sebagai elemen pentingnya.

Edukasi berpikir kategori ini ditunjukkan untuk semua orang. Karena faktanya kita mudah menemukan orang dengan gelar dan jabatan tinggi tapi begitu gampangnya mempercayai hoax. Itu kan artinya ada yang salah dari cara berpikir orang itu.

Lalu, bagaimana bisa orang dengan gelar dan jabatan yang tinggi tapi ada yang salah dengan cara berpikirnya? Dugaan saya di pendidikan dasarnya sudah salah.

Jadi, akar masalah tentang hoax ini cukup dalam ya…

Memang iya. Karena saat ini kita berhadapan dengan gelombang kegagalan cara berpikir masyarakat. []

 

sumber: Madia Online

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *